Trendingsekali.com PHNOM PENH, Kamboja – Kamboja kembali menunjukkan ketegasannya dalam menertibkan imigran ilegal. Sebanyak 65 warga negara Vietnam dideportasi setelah kedapatan tinggal dan bekerja tanpa izin sah di wilayah Kamboja. Langkah ini menjadi bagian dari operasi berkelanjutan otoritas Kamboja untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang imigrasi, sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba masuk atau beraktivitas secara ilegal.
Departemen Imigrasi Kamboja mengumumkan pada Kamis, 10 Juli 2025, bahwa proses deportasi telah selesai. Dari puluhan WN Vietnam yang dideportasi, tujuh di antaranya adalah wanita. Sebagian besar dari mereka, yaitu 59 orang, sebelumnya diserahkan oleh Kepolisian Sihanoukville, sebuah provinsi pesisir yang belakangan menjadi pusat perhatian akibat maraknya aktivitas ilegal dan pembangunan pesat. Sisanya, enam orang, ditangkap di Kampot, provinsi yang berbatasan langsung dengan Vietnam dan sering menjadi pintu masuk utama bagi para pendatang.
BACA JUGA : Raja Vajiralongkorn Dinobatkan sebagai Raja Terkaya di Dunia dengan Kekayaan Fantastis
Proses deportasi ini dilakukan melalui Pelabuhan Baicha di Kampot pada Rabu, 9 Juli 2025. Pemilihan jalur ini menunjukkan efisiensi dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum Kamboja, mulai dari kepolisian daerah hingga departemen imigrasi. Penertiban ini bukan kali pertama dilakukan; dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja memang secara konsisten melakukan penindakan terhadap warga asing yang melanggar aturan imigrasi, khususnya mereka yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penipuan daring atau pekerjaan tanpa izin.
Peningkatan jumlah penipuan online dan kegiatan ilegal lainnya yang sering melibatkan warga negara asing, termasuk dari Vietnam, telah mendorong pemerintah Kamboja untuk memperketat pengawasan. Operasi penangkapan dan deportasi ini adalah respons langsung terhadap masalah tersebut. Warga asing yang tertangkap tanpa dokumen yang sah atau terlibat dalam kejahatan akan menghadapi tindakan hukum yang tegas, termasuk deportasi dan larangan masuk kembali ke Kamboja.
Pemerintah Kamboja menekankan bahwa tujuan utama dari penertiban ini adalah untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, serta ketertiban sosial. Keberadaan imigran ilegal dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari persaingan tidak sehat di pasar tenaga kerja, potensi peningkatan kejahatan, hingga beban pada fasilitas umum. Oleh karena itu, penindakan ini dianggap krusial demi stabilitas dan kemajuan Kamboja.
Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi warga negara asing yang berencana untuk bekerja atau tinggal di Kamboja untuk selalu mematuhi peraturan imigrasi yang berlaku. Memperoleh visa kerja yang tepat, izin tinggal, dan mematuhi semua hukum Kamboja adalah hal yang wajib. Pihak berwenang tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar.
Deportasi 65 WN Vietnam ini menggarisbawahi komitmen Kamboja untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum imigrasi. Dengan adanya penertiban yang berkelanjutan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan teratur, baik bagi warga lokal maupun warga asing yang mematuhi aturan.
